Home / Artikel / Mitos Khilafah Islamiyah

Mitos Khilafah Islamiyah

“Pancasila dan Islam adalah hal yang sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan” (K.H. Ahmad Siddiq).”

Wacana khilafah islamiyah yang terdengar sangat islami ternyata tak sejalan dengan sejarah peradaban Islam sesungguhnya. Mereka yang dapat digolongkan termasuk kelompok muslim trans-nasional (berideologi anti nasionalisme-Indonesia) misalnya; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), Ikhwanul Muslimin (IM), bahkan yang terbaru adalah Islamic State Iraq and Suryah (ISIS) sekalipun sangat sering menggaungkan konsep khalifah islamiyah serta mengingkari nasionalisme dan pancasila. Padahal kalau kita cermati alur sejarah perpolitikan yang dibangun Rasul Muhammad SAW dan sahabat-sahabat terpilihnya, sangatlah jauh dari wacana khilafah islamiyah seperti yang sering mereka tawarkan. Mari sejenak kita dengan arif dan jujur menelurusuri alur sejarah perpolitikan rasul dan sahabatnya dalam membangun beradaban dan kebudayaan Islam untuk menjernihkan duduk permasalahan yang kita bicarakan saat ini.

Rasulallah membangun peradaban Islam pertama kali dimulai dari kota Yatsrib (Madinah-sekarang). Ibnu Hisyam al-Anshori dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan; “Rasulallah pernah menegaskan ketika membangun kota madinah yang memiliki penduduk dan agama yang beragam bahwa mereka semua baik suku Quraish (Muhajirin), orang pribumi (Anshor), kelompok Yahudi Bani Auf, serta semua yang berjuang untuk melindungi kota Madinah adalah saudara dan satu umat”. Berawal dari statemen Rasul di atas, kemudian berkembang menjadi cikal bakal munculnya sebuah perjanjian formal antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Yatsrib yang popular dengan nama “Piagam Madinah” atau Madinah Carter. Piagam ini sama dengan bentuk konstitusi dan perundang-undangan yang dilaksanakan di Indonesia. Keduanya memiliki tujuan untuk menjamin kesejahtraan dan keamanan semua rakyatnya secara universal dengan tanpa membedakan suku, status sosial dan agama.

Poin yang paling penting untuk direfleksikan dari piagam madinah adalah pasal yang berbunyi; “Orang-orang Yahudi Bani Auf, Nasrani dan Sabiin bersama semua kaum muslimin adalah satu umat. Bagi kaum Yahudi, Muslim dan penganut agama lain diberi kebebasan menjalankan agamanya masing-masing tanpa tekanan. Serta tidak halal bagi mereka untuk saling menumpahkan darah”. Merujuk dari pasal ini bisa dilihat betapa kepiawaian dan kebijakan Rasul dalam membangun negara pertamanya. Beliau sebagai pemimpin pemerintahan tidak serta-merta memerangi dan menghapus budaya lokal yang tidak berbau Islam. Bahkan, Rasul dari awal mencoba untuk merangkai konstitusi negara berdasarkan kesepakan dan aspirasi semua kelompok yang mendiami tanah Yatsrib yang heterogen. Sehingga, semua masyarakat yang hidup di bawah payung pemerintahan beliau merasa aman dan terlindungi. Penjelasan di atas juga diabadikan dalam kitab al-Barzanji karangan Syech Abu Ja’far yang berbunyi; “an-nashoro wal majus aslamu baina yadaih” yang berarti orang Nasrani dan orang Sabiin pun merasa tentram ketika dibawah kepemimpinan Rasul Muhammad SAW.

Untuk menambah referensi sejarah dan mengumpulkan fakta-fakta yang mematahkan asumsi kelompok penggiat khilafah islamiyah akan sedikit saya paparkan pergumulan politik pada masa sahabat-sahabat terpilih rasul (khulafaur rasyidin). Mari kita mulai hal ini dengan mencermati kasus perkumpulan di Tsaqifah Bani Saidah di kota Madinah. Pasca kewafatan Rasul kaum Anshor berkumpul untuk membaiat Saat bin Ubadah sebagai pemimpin umat Islam pengganti Rasul. Karena itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Jarrah langsung berangkat ke tempat yang sama untuk segera mencalonkan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Tidak hanya sampai disitu, pihak Ahli Bait juga kompak mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadi perdebatan yang panjang antara tiga kubu, sampailah pada suatu kesepakatan mengenai terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Coba kita cermati peristiwa ini, ajaibnya dalam berbagai versi buku sejarah Islam manapun, termasuk yang ditulis At Thabari “Sirah Nabawiyah”, Faraq Fouda “Kebenaran Yang Hilang” dan Badri Yatim “Dirasah Islamiyah II” perselisihan itu sama sekali tidak merujuk pada al-Quran maupun hadist nabi. Artinya, kalau nash Quran dan hadist tentang pemilihan pemimpin jelas dan sahih disampaikan di dalamnya pasti tidak terjadi polemik panjang seperti di atas. Bahkan menurut sebagian riwayat disebutkan, bahwa polemik pemilihan pemimpin itu sampai membuat jenazah Rasulullah belum disemayamkan sampai waktu 3 hari. Coba lihat! Betapa sejarah perpolitikan Islam sangat sarat dengan perdebatan logika dan argumentasi kata-kata! Tanpa merujuk surah Al-Quran maupun Hadist yang menjelaskan Khilafah Islamiyah.

Sejarah singkat alur perpolitikan Rasulallah dan proses pemilihan khalifah Islam pertama di Tsaqifah Bani Saidah diatas bisa menjadi gambaran awal betapa Islam dalam pembentukan suatu negara sesungguhnya lebih condong terhadap proses musyawarah dan demokrasi daripada merujuk pada hukum al-Quran dan Hadist. Maka terlalu gegabah dan mengada-ada bila bila umat Islam sekarang ini mengingkari demokrasi dan pancasila yang dipraktikkan di Indonesia. Beberapa ulama dan tokoh Islam nusantara sendiri telah melaui ijtihad pandang dalam pembentukan konsep Negara Indonesia. Coba simak ungkapan K.H. Ahmad Siddiq sebagai ulama besar Nahdlatul Ulama bahwa; “Pancasila dan Islam adalah hal yang sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan”. Berdasar statemen dan uraian diatas mari kita mencoba bersikap lebih hati-hati dalam memandang setiap ideologi yang dengan bungkus dan embel-embel islami tetapi mendistorsi sejarah Islam itu sendiri.

About Saiful Mujab

One comment

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *